Masalah Praktis di Indonesia

Dalam laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang pendidikan, United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO),  menunjukkan peringkat indonesia dalam hal pendidikan turun dari 58 menjadi 62 diantara 130 negara di dunia yang jelas education development index (EDI) di indonesia dan 0,935 di bawah malaysia (0,945) dan brunei darussalam (0,965).  

Mengilustrasikan bahwa kualitas pendidikan kita pun semakin dipertanyakan. Sebab, tingkat pendidikan Indonesia Kian melorot. Alih-alih mencerdaskan kehidupan bangsa, itu hanya sebuah Utopia. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah 100%, kendati pemerintah tetap harus bertanggung jawab atas malapetaka tersebut.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa kualitas pendidikan kita bernasib sedemikian tragis. Pertama, kondisi pemerintah yang sangat kental politis punya peran penting serta signifikan untuk memperkeruh keadaan. Aroma politik pendidikan penguasa sangat lekat dalam dunia pendidikan. Untuk melepaskan hal tersebut, ibarat panggang jauh dari api.

Kedua kondisi keuangan negara yang sangat sedikit bisa memperburuk dunia pendidikan. Sebab, minimnya dana akan menghambat pembangunan pendidikan dalam segala hal, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Miskinnya dana dalam dunia pendidikan akan membuat bangunan-bangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lain tidak bisa digarap dengan demikian maksimal secara optimal. Dengan demikian, kondisi Ironis itu sangat mustahil akan menyegerakan tercapainya pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata. 

Justru, yang terjadi adalah kemiskinan pendidikan yang mengglobal di Ibu Pertiwi ini akan membumi. Akibatnya, rakyat tetap buta huruf dan begitu seterusnya Jangan harap pula kita bisa menjadi bangsa maju. Yang pasti, tidak adanya anggaran cukup dan besar dari pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sangat memicu gagalnya pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan, termasuk dalam agenda MillInium Development Goals (MDGS); cerdas, pintar, terampil, dan seterusnya. 

Ketiga, Kondisi kota maupun kabupaten dengan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas sangat memberikan efek buruk pembangunan pendidikan. Sebab, adanya SDM menjadi kata kunci bagi keberhasilan sekian banyak agenda pendidikan di daerah. Roda pembangunan pendidikan yang bisa berjalan dinamis dan konstruktif menjadi bentuk untuk menjawab tamparan keras UNESCO terhadap pendidikan Indonesia. 

Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia yang sampai saat ini dirumuskan menjadi lima kelompok yaitu:

1. Masalah kurang meratanya pendidikan 

2. Masalah rendahnya mutu pendidikan 

3. Masalah efisiensi 

4. Masalah relevansi 

5. Masalah lemahnya manajemen pendidikan.

Masalah Praktis di Indonesia

1. Masalah Pemerataan Pendidikan

Belum meratanya pendidikan bagi warga negara merupakan masalah yang belum terselesaikan. Pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat mengangkat kualitas hidup warga negara yang pada umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Pendidikan mungkin baru dapat mengangkat mereka yang kemampuannya unggul saja.

2. Masalah rendahnya mutu pendidikan

Mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang memprihatinkan. Semua negara berkembang dalam melaksanakan masalah mutu atau kualitas erat hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia Oleh karena itu masalah ini hendaknya diri carikan pemecahan sebaik-baiknya.

3. Masalah efisiensi

Efisiensi berarti dengan menggunakan tenaga, biaya yang serendah-rendahnya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Jadi, sistem pendidikan dikatakan efisien apabila dengan menggunakan segala sesuatu yang serba terbatas namun dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan yang berkualitas. Maka pada hakekatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan terutama memanfaatkan sumber dana dan daya yang ada pada pendidikan. Untuk itu diperlukan sebuah terobosan baru agar mendapatkan arah pendidikan yang efisien.

4. Masalah relevansi

Masalah kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan lapangan kerja, kesesuaian antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional, serta antara kepentingan perseorangan, keluarga dan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memenuhi harapan tersebut diperlukan keterpaduan, antara perencanaan pelaksanaan dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan; sebagai contoh pendidikan di sekolah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah tertentu.

5. Masalah lemahnya manajemen pendidikan

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Kejadian ini telah bergulir dengan ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata pada daerah termasuk dalam manajemen pendidikan. Implementasi otonomi pendidikan di tingkat sekolah di Indonesia peningkatan manajemen dilakukan melalui manajemen yang berbasis sekolah (MBS). 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan sekolah. Untuk pelaksanaan di tingkat SD dengan penerapan MBS sedangkan untuk di tingkat Sekolah Menengah menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMPBS). MPMPBS merupakan bentuk alternatif dari program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan adanya otonomi yang luas di tingkat daerah sekolah, agar manajemen sekolah dapat meningkat sesuai dengan kondisi sekolah tersebut.

Daftar Pustaka

Roesminingsih dan Susarno, l. H. 2005. Teori dan Praktek Pendidikan. Surabaya : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Pendidikan.

Bagikan Artikel ini